Hukum
LSM KPK Nusantara Soroti Legalitas PT. Parawira
Selasa 19 November 2019, 10:04 WIB
PELALAWAN. RIAUMADANI. COM - Perkebunan kelapa sawit PT. Parawira yang berlokasi di Daerah Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, disoroti LSM KPK Nusantara. Perusahaan itu diduga beroperasi tanpa memenuhi kententuan perundang-undangangan yang berlaku di negera republik Indonesia.
Ketua DPC LSM KPK (Komunitas Pemantau Korupsi) Nusantara Kabupaten Pelalawan, Suswanto S.Sos mempertanyakan keabsahan perusahaan PT. Parawira. Salah satunya pajak bumi dan bangunan di lokasi perkebunan kelapa sawit perusahaan tersebut.
Kemudian masalah BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan kepada karyawannya. LSM KPK Nusantara menyoroti masalah BPJS ini karena adanya pengakuan dari karyawan perusahaan itu sendiri bahwa ada banyak karyawan yang belum didaftarkan pada program BPJS Ketenaga kerjaan dan BPJS Kesehatan, terangnya.
Begitu juga masalah jumlah luas lahan kebun perusahaan itu tidak luput jadi sorotannya. Sebab pengakuan salah seorang pengurus kebun tersebut, perusahaan itu memiliki luas 500 Ha. Sedangkan pengakuan dari manajemen lainya, luas lahannya tersebut terindikasi dimanipulasi kepada publik, karena disebutkan cuma 300 Ha. Sehingga jumlah luas lahan tersebut kuat dugaan ada kelebihan seluas 200 Ha, cetusnya.
Lebih ironisnya lagi, pengelolaan perusahaan PT. Parawira itu terkesan talah melakukan pembohongan publik. Karena lahannya cuma satu hamparan dan satu orang manager, tapi telah dipecah-pecah jadi tiga nama perusahaan. Tiga nama perusahaan tersebut yaitu, PT. Parawira Utama luas lahan 99,7 Ha. PT. Parawira Abadi Utama seluas 99,80 Ha, dan PT. Parawira Primakinser seluas 99,90 Ha.
Pemecahan nama tersebut menjadi tiga nama dalam satu hamparan, terkesan untuk menggelapkan pajaknya, ucapnya. Sehingga Izin HGU perusahaan perkebunan milik PT. Parawira itu patut dipertanyakan karena tidak miliki HGU, sebutnya.
Manager perusahaan PT. Parawira yang dihubungi langsung melalui kontak personnya mengaku itu bukan urusannya. "Bukan urusan saya itu pak, saya sudah keluar dari sana. Tanya saja langsung kepada orang sana," jawabnya langsung mematikan telefonnya.(Sona)
Ketua DPC LSM KPK (Komunitas Pemantau Korupsi) Nusantara Kabupaten Pelalawan, Suswanto S.Sos mempertanyakan keabsahan perusahaan PT. Parawira. Salah satunya pajak bumi dan bangunan di lokasi perkebunan kelapa sawit perusahaan tersebut.
Kemudian masalah BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan kepada karyawannya. LSM KPK Nusantara menyoroti masalah BPJS ini karena adanya pengakuan dari karyawan perusahaan itu sendiri bahwa ada banyak karyawan yang belum didaftarkan pada program BPJS Ketenaga kerjaan dan BPJS Kesehatan, terangnya.
Begitu juga masalah jumlah luas lahan kebun perusahaan itu tidak luput jadi sorotannya. Sebab pengakuan salah seorang pengurus kebun tersebut, perusahaan itu memiliki luas 500 Ha. Sedangkan pengakuan dari manajemen lainya, luas lahannya tersebut terindikasi dimanipulasi kepada publik, karena disebutkan cuma 300 Ha. Sehingga jumlah luas lahan tersebut kuat dugaan ada kelebihan seluas 200 Ha, cetusnya.
Lebih ironisnya lagi, pengelolaan perusahaan PT. Parawira itu terkesan talah melakukan pembohongan publik. Karena lahannya cuma satu hamparan dan satu orang manager, tapi telah dipecah-pecah jadi tiga nama perusahaan. Tiga nama perusahaan tersebut yaitu, PT. Parawira Utama luas lahan 99,7 Ha. PT. Parawira Abadi Utama seluas 99,80 Ha, dan PT. Parawira Primakinser seluas 99,90 Ha.
Pemecahan nama tersebut menjadi tiga nama dalam satu hamparan, terkesan untuk menggelapkan pajaknya, ucapnya. Sehingga Izin HGU perusahaan perkebunan milik PT. Parawira itu patut dipertanyakan karena tidak miliki HGU, sebutnya.
Manager perusahaan PT. Parawira yang dihubungi langsung melalui kontak personnya mengaku itu bukan urusannya. "Bukan urusan saya itu pak, saya sudah keluar dari sana. Tanya saja langsung kepada orang sana," jawabnya langsung mematikan telefonnya.(Sona)
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Pelalawan |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Rabu 19 November 2025, 10:43 WIB
Bupati Afni Terima Penghargaan UHC Atas Pencapaian Dalam Memperluas Jaminan Kesehatan semesta
Rabu 29 Oktober 2025
Bertemu Menteri Imigrasi, Ketua IWO Riau Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Imigrasi dan Lapas
Jumat 17 Oktober 2025
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
Minggu 05 Oktober 2025
Tim Gabungan Avsec dan Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Seberat Hampir 1Kg
Nasional

Selasa 16 Desember 2025, 17:01 WIB
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Rabu 26 November 2025
Satgas Kuasai Kembali Pos TNTN, Kodam XIX/TT Tegaskan Upaya Humanis Hindari Bentrokan dengan Warga
Senin 17 November 2025
*Usulan Hj. Siti Aisyah, Anggota DPR RI, Komisi XIII, Ka. LAPAS Kelas II B Rengat Gercep Beri Bantuan Warga Terdampak ISPA*
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 20 Oktober 2025, 07:04 WIB
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Senin 20 Oktober 2025
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Selasa 07 Oktober 2025
Dugaan Adanya SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru, Sekwan Hambali Diperiksa Kejari
Rabu 01 Oktober 2025
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau