Sabtu, 20 Desember 2025

Breaking News

  • Siti Aisyah Anggota DPR RI Komisi XIII Sosialisasi 4 Pilar di Kec. LBJ, Inhu   ●   
  • Siti Aisyah Anggota DPR RI Komisi XIII Sosialisasi 4 Pilar di Skip Hulu, Rengat   ●   
  • Siti Aisyah Anggota DPR RI, Komisi XIII Sosialisasi 4 Pilar di Air Molek   ●   
  • Siti Aisyah Anggota DPR RI, Komisi XIII, Sosialisasi 4 Pilar di Rengat Kota, Inhu   ●   
  • Dirut PT.GPRJ Febrian Winaldi & Ketua Koperasi JD Karya Mandiri, dr. Jerry Adli MMR Beri Bantuan Ratusan Sembako serta 10 Juta Untuk Masjid Desa Jati Rejo   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Nasional
Rakornas Pengawasan Intern
Sekda Hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Tahun 2019
Jumat 22 Maret 2019, 23:07 WIB
Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi didampinggi Kepala Inspektorat Provinsi Riau. Hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Tahun 2019 yg Dibuka oleh Bapak Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 21
JAKARTA. RIAUMADANI. com - Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi didampinggi Kepala Inspektorat Provinsi Riau. Hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Tahun 2019 yg Dibuka oleh Bapak Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 21 Maret 2019

Dalam rangka terus memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah kembali terselenggara di tahun 2019. Dengan tema “Penguatan APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan yang Berkualitas”.

Akuntabilitas, terus menjadi fokus pemerintah saat ini dalam menjalankan program-program yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Pemerintah tidak hanya concern pada delivery program saja, tapi juga aspek akuntabilitas pengelolaannya. Salah satu wujud nyata peran APIP dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah ditunjukkan dengan meningkatnya tren opini atas laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Saat menyampaikan keynote speech-nya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menekankan bahwa pengawasan selalu menjadi elemen penting dari sistem pemerintahan. Tanpa pengawasan, pelaksanaan pemerintahan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. JK menjelaskan bahwa melihat kondisi anggaran yang setiap 10 tahun mengalami peningkatan hingga 2 kali besarnya dan alokasi anggaran sampai ke desa, artinya aliran uang ke lembaga semakin besar, dana semakin besar, dan yang mendapat anggaran pun semakin banyak. Dengan begitu, pengawasan yang dilakukan jadi semakin luas.

“Rumusan korupsi makin luas. Inspektorat dan BPKP harus lebih pintar lagi, lebih dalam lagi dalam mengawasi,” ujarnya. Humas



Editor : Tis
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top