Dugaan Pelecehan Seksual Gubri
pOTO INT
DPRD Riau Didemo Bentuk Pansus Pemakzulan Gubri
Rabu 17 September 2014, 03:48 WIB
pOTO INTPEKANBARU .Riaumadani.com - Dugaan pencabulan seksual yang dilakukan Gubernur Riau Annas Maamun terhadap perempuan berinisial WW terus menjadi sorotan. Kali ini ratusan demonstran dari Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah [Penjara] mendesak DPRD Riau membentuk panitia khusus [pansus].
"DPRD Riau yang baru dilantik harus membentuk pansus. Gubernur Riau harus diklarifikasi terkait kasus [dugaan] pencabulan," kata Ketua DPD Penjara Riau Sunardi sewaktu berunjuk rasa di Kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin [15/9/2014].
Menurut Sunardi, 65 anggota DPRD Riau harus mampu menurunkan Annas dari jabatannya. Sebab, masyarakat Riau, khusus Penjara, tidak mau dipimpin gubernur yang diduga berbuat asusila.
"Kami sudah tidak mau lagi dipimpin gubernur yang merusak citra Riau di Indonesia dan internasional. Annas harus turun dari jabatannya," tegas Sunardi.
Tak hanya DPRD, massa juga mendesak petinggi di Pemprov Riau, yang menjadi bawahan Annas, tidak mematuhi perintah gubernur. "Petinggi di kantor ini harus meminta kejelasan dari gubernur. Jangan mau dipimpin oleh petinggi yang melakukan pelanggaran hukum," tegas Sunardi.
Ratusan orang yang dipimpin Sunardi sempat bergejolak dan memaksa masuk ke Kantor Gubernur Riau. Namun petugas kepolisian dan Satpol PP berhasil menenangkan massa.
Massa kian tenang setelah Kepala Biro Hukum Pemprov Riau Sudarman menemui pendemo. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi pendemo ke Annas. "Apa yang disampaikan kawan-kawan di sini akan diberitahukan ke gubernur," ucap Sudarman.
Sudarman meminta pengunjuk rasa untuk menghormati proses hukum yang berlangsung di Mabes Polri. "Kasus ini sudah masuk ranah hukum. Hormati prosesnya," imbuh Sudarman.
Ia juga membantah tudingan massa kepada atasannya. "Sebelumnya sudah ada konferensi pers terkait ini. Gubernur sudah membantah semua dan menjelaskan secara rinci," ujar Sudarman.
Setelah mendengar keterangan Sudarman, massa membubarkan secara tertib.
Sebelumnya, Ketua DPRD Riau sementara Suparman meminta masyarakat tidak terpecah belah dengan adanya kasus ini. Politisi Golkar ini mengganggap kasus ini sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat.
Pada Kamis 11 September 2014, Gubernur Riau Annas Maamun membantah dirinya melakukan pelecehan seksual terhadap WW. Bahkan, Annas menyatakan laporan WW ke polisi dengan tuduhan pelecehan seksual telah digunakan untuk memeras dirinya.
"Saya sudah jelaskan saya tidak pernah melakukan pelecehan seksual. Paling lama WW bertamu 12 menit. Saksi banyak melihat. Saya bersumpah tak ada. Saya nggak mau ribut-ribut. Saya bersumpah demi Allah tidak melakukan pelecehan seksual tadi," kata Annas di Hotel Sultan, Jakarta.
Sebelumnya, mantan anggota DPD RI sekaligus ayah WW, Soemardi Thaher melaporkan Annas ke Bareskrim Polri. Aduan itu diterima dalam laporan LP/797/VIII/2014/Bareskrim. Berdasarkan pengakuan WW, alat vitalnya dipegang Annas saat mengurus administrasi seminar. **
"DPRD Riau yang baru dilantik harus membentuk pansus. Gubernur Riau harus diklarifikasi terkait kasus [dugaan] pencabulan," kata Ketua DPD Penjara Riau Sunardi sewaktu berunjuk rasa di Kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin [15/9/2014].
Menurut Sunardi, 65 anggota DPRD Riau harus mampu menurunkan Annas dari jabatannya. Sebab, masyarakat Riau, khusus Penjara, tidak mau dipimpin gubernur yang diduga berbuat asusila.
"Kami sudah tidak mau lagi dipimpin gubernur yang merusak citra Riau di Indonesia dan internasional. Annas harus turun dari jabatannya," tegas Sunardi.
Tak hanya DPRD, massa juga mendesak petinggi di Pemprov Riau, yang menjadi bawahan Annas, tidak mematuhi perintah gubernur. "Petinggi di kantor ini harus meminta kejelasan dari gubernur. Jangan mau dipimpin oleh petinggi yang melakukan pelanggaran hukum," tegas Sunardi.
Ratusan orang yang dipimpin Sunardi sempat bergejolak dan memaksa masuk ke Kantor Gubernur Riau. Namun petugas kepolisian dan Satpol PP berhasil menenangkan massa.
Massa kian tenang setelah Kepala Biro Hukum Pemprov Riau Sudarman menemui pendemo. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi pendemo ke Annas. "Apa yang disampaikan kawan-kawan di sini akan diberitahukan ke gubernur," ucap Sudarman.
Sudarman meminta pengunjuk rasa untuk menghormati proses hukum yang berlangsung di Mabes Polri. "Kasus ini sudah masuk ranah hukum. Hormati prosesnya," imbuh Sudarman.
Ia juga membantah tudingan massa kepada atasannya. "Sebelumnya sudah ada konferensi pers terkait ini. Gubernur sudah membantah semua dan menjelaskan secara rinci," ujar Sudarman.
Setelah mendengar keterangan Sudarman, massa membubarkan secara tertib.
Sebelumnya, Ketua DPRD Riau sementara Suparman meminta masyarakat tidak terpecah belah dengan adanya kasus ini. Politisi Golkar ini mengganggap kasus ini sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat.
Pada Kamis 11 September 2014, Gubernur Riau Annas Maamun membantah dirinya melakukan pelecehan seksual terhadap WW. Bahkan, Annas menyatakan laporan WW ke polisi dengan tuduhan pelecehan seksual telah digunakan untuk memeras dirinya.
"Saya sudah jelaskan saya tidak pernah melakukan pelecehan seksual. Paling lama WW bertamu 12 menit. Saksi banyak melihat. Saya bersumpah tak ada. Saya nggak mau ribut-ribut. Saya bersumpah demi Allah tidak melakukan pelecehan seksual tadi," kata Annas di Hotel Sultan, Jakarta.
Sebelumnya, mantan anggota DPD RI sekaligus ayah WW, Soemardi Thaher melaporkan Annas ke Bareskrim Polri. Aduan itu diterima dalam laporan LP/797/VIII/2014/Bareskrim. Berdasarkan pengakuan WW, alat vitalnya dipegang Annas saat mengurus administrasi seminar. **
| Editor | : | TAM-RO |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Rabu 19 November 2025, 10:43 WIB
Bupati Afni Terima Penghargaan UHC Atas Pencapaian Dalam Memperluas Jaminan Kesehatan semesta
Rabu 29 Oktober 2025
Bertemu Menteri Imigrasi, Ketua IWO Riau Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Imigrasi dan Lapas
Jumat 17 Oktober 2025
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
Minggu 05 Oktober 2025
Tim Gabungan Avsec dan Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Seberat Hampir 1Kg
Nasional

Selasa 16 Desember 2025, 17:01 WIB
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Rabu 26 November 2025
Satgas Kuasai Kembali Pos TNTN, Kodam XIX/TT Tegaskan Upaya Humanis Hindari Bentrokan dengan Warga
Senin 17 November 2025
*Usulan Hj. Siti Aisyah, Anggota DPR RI, Komisi XIII, Ka. LAPAS Kelas II B Rengat Gercep Beri Bantuan Warga Terdampak ISPA*
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 20 Oktober 2025, 07:04 WIB
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Senin 20 Oktober 2025
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Selasa 07 Oktober 2025
Dugaan Adanya SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru, Sekwan Hambali Diperiksa Kejari
Rabu 01 Oktober 2025
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau