Sabtu, 20 Desember 2025

Breaking News

  • Siti Aisyah Anggota DPR RI Komisi XIII Sosialisasi 4 Pilar di Kec. LBJ, Inhu   ●   
  • Siti Aisyah Anggota DPR RI Komisi XIII Sosialisasi 4 Pilar di Skip Hulu, Rengat   ●   
  • Siti Aisyah Anggota DPR RI, Komisi XIII Sosialisasi 4 Pilar di Air Molek   ●   
  • Siti Aisyah Anggota DPR RI, Komisi XIII, Sosialisasi 4 Pilar di Rengat Kota, Inhu   ●   
  • Dirut PT.GPRJ Febrian Winaldi & Ketua Koperasi JD Karya Mandiri, dr. Jerry Adli MMR Beri Bantuan Ratusan Sembako serta 10 Juta Untuk Masjid Desa Jati Rejo   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Hukum
Pungli
Tim Saber Pungli Diminta Masuk Ke Sekolah-sekolah
Sabtu 04 Maret 2017, 23:42 WIB
Poto Ilustrasi

PEKANBARU. RIAUMADANI. com -  Dugaan pungutan liar (Pungli) diduga terjadi juga di sektor pendidikan. Untuk itu, kepada satuan tugas (Satgas) Sapu bersih (Saber) pungli untuk juga menyoroti hal ini.

Karena sampai saat ini, terutama di sekolah-sekolah di Pekanbaru, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK Negeri di Pekanbaru. banyak dugaan pungli terjadi, dan itu membebankan wali murid.

"Pungli tidak hanya terjadi di sektor pelayanan saja, tetapi dari sektor pendidikan terjadi juga, kenapa itu tidak disoroti, ini harus disoroti," kata  Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, Jumat (3/3).

Politisi Demokrat ini menyebutkan, penegasan mengapa Pendidikan harus disoroti juga, karena dalam setiap melakukan reses, dan juga banyaknya keluhan masyarakat yang sampai kepadanya,  sektor pendidikan saat ini paling banyak dikeluhkan teridikasi banyak yang melakukan pungli.

Modusnya, masyarakat atau wali murid diwajibkan membayar uang SPP, padahal berdasarkan intruksi Pemerintah pusat hingga daerah sudah mengratiskan.

"Ini contohnya. Padahal semuanya sudah gratis, namun dalam pelaksanaanya masih terjadi pungutan-pungutan diluar ketentuan,’’ paparnya.

Ditegaskannya, pada dasarnya wali murid menolak, apalagi kondisi ekonomi saat ini. "Tapi  mereka yang tidak mengikuti, ada pula perlawanan atau ada kebijakan yang tidak baik dari pihak sekolah itu yang diberikan. Ini harus dilawan, dan laporkan ke Dinas terkait," tegasnya.

Azwendi sangat berharap persoalan pungli yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik itu Dinas Pendidikan bahkan pihak penegak hukum untuk menelusurinya.

"Kita harapkan kepada rekan-rekan kita, penegak hukum. Untuk bisa menelusuri keluhan masyarakat ini, jangan dari segi pelayanan saja, tetapi sektor pendidikan banyak terjadi,’’ tuturnya.

Ditegaskannya, dirinya tidak lagi mau ada masyarakat mengeluhkan soal hal-hal yang tidak diatur dalam aturan Negara. "Jika masih ada, kita minta kepala daerah untuk bertindak tegas", tutupnya.(GT)


Editor : TIS_GNc
Kategori : Hukum
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top