Sabtu, 13 Desember 2025

Breaking News

  • Komisi III DPRD Kabupaten Siak Kecewa Dengan Pemanfaatan Tata Ruang KITB Sungai Apit, Desak Kaji Ulang BUMD   ●   
  • Sepakat, "Banggar DPRD Inhil Resmi Batalkan Rencana Pinjaman Daerah Rp 200 Miliar Tahun 2026"   ●   
  • "Mahasiswa STKIP Insan Madani Airmolek Lakukan Aksi Jemput Donasi Bencana Sumatera"   ●   
  • Kapus Sungai Apit, Dr Adrian Hidayat, Menghimbau  Masyarakat Agar Menjaga Kebersihan Lingkungan Untuk Mencegah DBD   ●   
  • Bumdes Meskom Adakan  Pelatihan Program Peningkatan Kapasitas Untuk Pengurus   ●   
Surat Relokasi Gubri dianggap Bertentangan Dengan Ham
AMMP Menolak SK Gubri Terkait Penetapan Panitia Relokasi, Tolak Kebijakan Menyengsarakan Masyarakat!!!
Jumat 10 Oktober 2025, 09:25 WIB
AMMP Menolak SK Gubri Terkait Penetapan Panitia Relokasi, Tolak Kebijakan Menyengsarakan Masyarakat!!!

Pelalawan, RIAU MADANI. Com- Wandri Saputra Simbolon, Ketua Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) Menolak keras terhadap SK yang di terbitkan oleh Gubernur Riau, terkait SK TIM percepatan. Yang mana seharusnya Gubernur Riau harus bisa memposisikan diri berada ditengah masyarakat, menghilangkan kekhawatiran terkait ketakutan yang masyarakat alami saat ini.

Aksi pertama, gubernur dan pemerintah lain nya dengan tegas mengatakan bahwa semua kebijakan pusat, Aksi ke Dua juga demikian. Dan pada saat aksi ke 3 juga di DPRD PROVINSI Riau, dengan hal yang sama juga di sampaikan,pusat lah yang menentukan kebijakan semua nya.

Sekarang masyarakat sudah menyampaikan keluhannya di pusat, yaitu DPR RI.
Hasil RDP Komisi V menerangkan bahwa mendorong Pelepasan desa dari kawasan hutan/TNTN.

Hasil RDP di DPR RI Komisi XIII juga dengan jelas bahwa Relokasi di tolak, Keluarkan satgas dan jangan benturkan TNI dan polri dengan masyarakat, berhentikan kriminalisasi terhadap masyarakat.

Tidak jauh setelah selesai RDP, maka pemerintah Riau dengan seenak nya mengeluarkan keputusan yang mana itu sangat melukai perasaan masyarakat.
Mulai dari terbitnya SK gubernur itu masyarakat tidak lagi percaya bahwa gubernur tidak  berempati dan tidak berpihak untuk membela masyarakat.

Kami dari aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan meminta, jika Gubernur Riau tidak berpihak untuk masyarakat lebih baik segera mundur saja dari jabatannya, karena surat relokasi yang di keluarkan Gubri itu jelas jelas bertentangan dengan hak azasi manusia. 

Dengan demikian kami AMMP meminta untuk gubernur segera mencabut dan membatalkan SK TIM PERCEPATAN nomer 950 dalam waktu 3x24 jam, Apabila SK tidak dibatalkan dengan waktu tersebut, maka Kami dari Semua yang terkena kawasan hutan di kabupeten/kota, terkhusus Pelalawan dan Inhu siap melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur,dan menutup seluruh akses jalan lintas timur, karena ini adalah bentuk kecewaan terhadap pemerintah yang sesuka hati melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, "ungkap Wandri Saputra Simbolon usai pulang dari RDP dengan DPR RI di Jakarta, Kamis, (9/10/2025), siang. 

 

Pewarta : MONANG SARAGIH. ND




Editor : R2
Kategori : Pelalawan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top