Sabtu, 13 Desember 2025

Breaking News

  • Komisi III DPRD Kabupaten Siak Kecewa Dengan Pemanfaatan Tata Ruang KITB Sungai Apit, Desak Kaji Ulang BUMD   ●   
  • Sepakat, "Banggar DPRD Inhil Resmi Batalkan Rencana Pinjaman Daerah Rp 200 Miliar Tahun 2026"   ●   
  • "Mahasiswa STKIP Insan Madani Airmolek Lakukan Aksi Jemput Donasi Bencana Sumatera"   ●   
  • Kapus Sungai Apit, Dr Adrian Hidayat, Menghimbau  Masyarakat Agar Menjaga Kebersihan Lingkungan Untuk Mencegah DBD   ●   
  • Bumdes Meskom Adakan  Pelatihan Program Peningkatan Kapasitas Untuk Pengurus   ●   
Tolak Relokasi Kawasan Hutan TNTN, Ribuan Massa Geruduk Kantor Gubernur Riau
Rabu 18 Juni 2025, 11:58 WIB

Tolak Relokasi dari TNTN, Ribuan Massa Geruduk Kantor Gubernur Riau

PEKANBARU. RIAU MADANI. COM - Ribuan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) melakukan aksi unjuk rasa di gerbang Kantor Gubernur Riau, Rabu (18/6/2025) pagi.

Mereka menyampaikan aspirasi terkait persoalan relokasi kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Relokasi TNTN mendapat perlawanan dari masyarakat yang terlanjur melakukan usaha perkebunan di kawasan hutan TNTN. Aksi tersebut juga mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan TNI/Polri dan Satpol PP Riau.

Untuk menuju kantor gubernur Riau, massa aksi tampak menggunakan truk-truk untuk memobilisasi ribuan massa.

Pihak kepolisian juga bersiap dengan menyiagakan kendaraan Water Canon dan juga menyediakan beberapa unit ambulans.

Tak hanya itu, di sekitar gerbang kantor Gubernur Riau juga dipasang kawat berduri untuk menghindari masyarakat menerobos gerbang.

Koordinator umum aksi, Wandri Saputra Simbolon dalam orasinya mengatakan, pihaknya dengan tegas menyatakan akan tetap bertahan dan tidak bersedia di relokasi dari tempat tinggal saat ini.

“Kami memohon kepada Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Bupati, dan.Bapak Kapolres untuk memfasilitasi pertemuan kami dengan pimpinan pusat, baik dengan Bapak Presiden maupun dengan Komisi terkait di DPR RI,” katanya.

Dalam orasinya itu, pihaknya juga meminta pemerintah provinsi dan daerah dapat menjadi garda terdepan dalam menyuarakan danmemperjuangkan aspirasi pihaknya di Provinsi Riau.

"Kami meminta agar dalam waktu 7 x 24 jam ke depan, kami diberikan kesempatan untuk berdialog langsung di Istana Negara. Apabila permintaan ini tidak dipenuhi, maka kami akan menduduki kantor Gubernur hingga tuntutan kami direspons secara serius," tukasnya.




Editor : Tis
Kategori : Politik
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top