Sabtu, 6 Juni 2026

Breaking News

  • Cegah Abrasi di Pesisir Kabupaten Siak, Polres Bersama Pemerintah Kampung Penyengat Tanam 7000 Bibit Mangrove   ●   
  • Sidang Memanas, Abdul Wahid dan SF Hariyanto Saling Berdebat    ●   
  • Satu Tahun Pimpin Siak Pasangan Afni-Syamsurizal Berhasil Bangun Sektor UMKM dan Kesehatan   ●   
  • Azlaini Agus: Kasus Abdul Waid Ini Adalah Kasus By Design untuk Menjegal!   ●   
  • SF Hariyanto Jadi Saksi Sidang Perkara Dugaan Korupsi Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid    ●   
Hukum
KAMAKSI: Kotak Pandora Hasyim Asy'ari Pintu Menguak Dugaan Korupsi KPU
Kamis 12 September 2024, 16:29 WIB

KAMAKSI: Kotak Pandora Hasyim Asy'ari Pintu Menguak Dugaan Korupsi KPU


RIAUMADANI. COM. JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari dilaporkan terlibat dalam penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan pribadi, termasuk dugaan tindakan asusila seperti yang dialami Cindra Aditi.

Tidak hanya itu, dana tersebut juga diduga digunakan untuk menyewa apartemen yang digunakan untuk aktivitas tak terpuji.

"Kami sebagai rakyat tidak terima dana pajak digunakan untuk tindakan asusila. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk membuka kembali kasus ini," ungkap Joko Priyoski Koordinator Nasional Kaukus Eksponen Aktivis 98 (KEA '98) dalam keterangannya kepada media, pada Rabu (11/9/2024).

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, juga mengaku terkejut dengan laporan penggunaan anggaran Pemilu 2024 yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti sewa jet pribadi serta rumah dinas dan apartemen.

Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024), politikus Partai Golkar itu mengatakan, "Saya tidak menduga bahwa laporan ini benar dan penggunaan APBN diakui untuk hal-hal tersebut."

Komisi II DPR turut menyoroti penggunaan anggaran Pemilu 2024 dalam Rapat Dengar Pendapat dengan KPU.

Selain jet pribadi, Doli juga mempertanyakan pengeluaran sekitar Rp10 miliar untuk produksi dua film Pemilu, yaitu "Kejarlah Janji" dan "tepati lah Janji".

"Coba jelaskan latar belakang pembuatan film ini serta hasil yang dicapai," ujarnya.

Joko Priyoski yang juga menjabat Ketua Umum Kuakus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mengatakan, penjelasan diperlukan untuk mengetahui efek sosialisasi dari penayangan film tersebut dan apakah berhasil mencapai target penonton yang diinginkan.

"Kami mendukung sikap kritis Komisi II DPR dan kami juga akan mendorong KPK untuk segera memeriksa mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Bahkan jika ada indikasi anggota KPU yang diduga terlibat juga harus segera diperiksa", tegas Joko.




Editor : TIS
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top